Hedwigus WDA, Hedwig™

Tabel di atas adalah tabel yang akan digunakan oleh PLN untuk memberlakukan model tariff yang baru, insentif dan disinsentif.
Saya menyebutnya bonus dan denda.

Menurut saya yang kurang jelas adalah batas maksimum dan rata-rata nasional yang ditetapkan oleh PLN. Tulisan Nasional artinya menyamakan pola pemakaian listrik di kota besar dan pedesaan, dimana pola konsumsi listrik di perkotaan akan lebih ‘boros’ daripada di pedesaan.

Selain itu, PLN mungkin kurang jeli melihat penggunaan listrik di perkotaan yang banyak digunakan untuk menjalankan UKM, misalnya berjualan es mambo, warteg, menjahit dll.
Menurut saya, dengan pola konsumsi listrik yang dianut oleh orang perkotaan akan menyebabkan banyak masyarakat yang akan terkena ‘denda’ karena melebihi maximum quota yang sudah ditetapkan. Dan dendanya tidak tanggung-tanggung, yaitu 60%!.
Dengan hasil ini, artinya, PLN telah sukses menaikan Tariff Dasar Listrik (TDL) tanpa harus menunggu aba-aba dari Presiden/Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang mengatur TDL.

TDL diatur oleh Pemerintah selain karena menyangkut hajat hidup orang banyak, juga karena TDL masih mendapatkan subsidi yang diambil dari APBN

Selain pola tarif bonus dan denda, Pemerintah juga akan mulai menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% untuk pelanggan PLN dengan daya terpasang 2200 Watt (VA) ke atas.
Jadi jika pelanggan dengan daya 2200 Watt, menggunakan energi listrik diatas maximum quota, maka pelanggan tersebut akan membayar biaya listrik lebih mahal sampai dengan 76%.

Oh iya, bonus dan denda hanya akan diberikan kepada selisih nilai yang dicapai dari maximum quota yang ditetapkan berdasarkan daya listrik terpasang pelanggan, bukan dari seluruh biaya yang dibebankan.

Berikut ini simulasi biaya beban listrik untuk pelanggan perumahan (R1) dengan daya terpasang 1300 Watt, dengan beban 200 KWH (sumber pln.co.id).

Biaya beban: 1300 / 1000 x Rp. 30.100 = Rp. 39.130
Blok I (20 KWH): 20 x Rp. 385 = Rp 7.700
Blok II (60 KWH): 40 x Rp. 445 = Rp. 17.800
Blok III (> 60 KWH: 140 x Rp. 495 = Rp. 69.300

Total Biaya yang harus dibayarkan sebesar Rp. 133.930.

Sementara saat diterapkan tariff bonus dan denda, maka tariff normal hanya akan dihitung sampai dengan 158 KWH, atau senilai Rp. 113.140,- dan sisa 42 KWH akan dikenai denda dengan perhitungan 48 * Rp. 495 * 1,6 = Rp. 38.016 ,-
Dan total biaya yang harus ditanggung adalah Rp 113.140 + Rp 38.016 = Rp. 151.156,-.
Lebih mahal Rp. 17.226,-

Perhitungan di atas masih menggunakan TDL 2003.

Intinya, kita dipaksa untuk selalu berhemat dalam mengkonsumsi energi listrik. Saya sangat mengerti kesulitan pemerintah karena kenaikan harga BBM yang ternyata juga menjadi salah satu bahan bakar utama pembangkit listrik. Yang saya gak ngerti kenapa quota listrik ditetapkan secara nasional, mengapa bukan per wilayah disesuaikan dengan kondisi di lapangan, karena saya yakin akan selalu kena denda walau dengan pemakaian normal seperti biasa.

Gambar milik pln.co.id

Related posts:

Human Interest Energy, Listrik, Pajak, Pemborosan, PLN, Tariff, TDL